adminipantax.co.id

Berdasarkan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah akan menggelar Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang penerapannya akan dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Program Pengungkapan Sukarela bukan tax amnesty itu yang dikatakan oleh pihak…

Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir merupakan penyerahan yang dilakukan secara eceran. Karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud, meliputi: pembeli barang dan/ atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan/ atau jasa yang…

Mengenai Hubungan Istimewa dalam ketentuan Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai sudah diatur dalam Undang-undang Perpajakan di Indonesia dan didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pajak Penghasilan (PPh) Didalam pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan…

Didalam peraturan perpajakan Indonesia istilah pekerjaan bebas diatur tersendiri baik dalam hal siapa saja yang termasuk kategori pekerjaan bebas dan bagaimana mekanisme pemotongan pajak terhadap pelaku pekerjaan bebas tersebut. Berdasarkan  Pasal 3 huruf c point 1 Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016, penerima…

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance (QA) Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil…

Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan milik seseorang  yang sudah meninggal, harta warisan tersebut meliputi semua jenis harta baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta yang diwariskan kepada ahli waris tersebut dapat menambah kekayaannya, kemudian pertanyaannya apakah harta…

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Penyitaan ini adalah salah satu tindakan dalam proses penagihan pajak. Proses penyitaan ini dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak…

Bagaimana atau kondisi seperti apa wajib pajak bisa dikategorikan melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, berdasarkan Pasal 38 undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketetntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang…

Definisi Yayasan Sesuai  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 stdd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004  tentang Yayasan, yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang…

Mengenai penerapan tanggung renteng, dalam prakteknya banyak sekali ditemukan permasalahan,   mungkin hal ini dikarenakan dari awal sudah banyak menimbulkan perdebatan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi perpajakan. Keberadaan pasalnya sendiri menimbulkan pro dan kontra, apalagi bagaimana pasal itu diterapkan. Meski…